PENDEKATAN TEORITIS MENGENAI DEMOKRASISecara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni “Demos” dan “Kratos”. Demos artinya rakyat, sedangkan Kratos artinya pemerintahan. Sehingga demokrasi secara sederhana diartikan sebagai pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi memberikan kesempatan penuh kepada rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam proses perumusan, pengembangan, dan penetapan undang-undang, baik melalui mekanisme perwakilan ataupun secara pakar yang mencoba mendefiniskan demokrasi. John L. Esposito mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah kekuasaan yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, rakyat berhak untuk berpartisipasi, serta terlibat secara aktif untuk mengontrol kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, demokrasi menghargai pemisahan kekuasaan dalam sebuah pemerintahan, yakni adanya unsur eksekutif, legislatif, serta yudikatif Trias Politika.Robert Dahl mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah interaksi sosial yang dikonstruksikan melalui sikap keterbukaan inklusivitas, partisipasi publik dalam Pemilu, dan eksistensi lembaga-lembaga demokrasi yang mampu menjembatani berbagai perbedaan atau pluralitas di masyarakat melalui kebijakan-kebijakan publik yang Lijphart mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebuah sistem politik dan bentuk pemerintahan yang ditujukan untuk mengakomodasi keinginan rakyat. Pemerintah yang berlandaskan pada prinsip demokrasi harus menyelenggarakan pemerintahan dengan berpedoman kepada aspirasi dan kebutuhan sebagai sebuah sistem pemerintahan yang lazim dipahami sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut International Institute for Democracy and Electoral Assistance IDEA, ada dua faktor utama dalam demokrasi yakni popular control atau kendali dari rakyat dan political equality atau kesetaraan politik. Artinya, bagaimana kendali yang dipegang oleh rakyat tersebut dijalankan dengan kesetaraan politik. Kesetaraan politik meliputi hak untuk memilih dan P. Huntington menilai bahwa demokrasi sebagai sebuah bentuk pemerintahan dapat ditelaah melalui tiga pendekatan utama, yakni 1 sebagai sumber dari otoritas pemerintah, 2 sebagai sebuah tujuan ends yang hendak dicapai oleh pemerintah, serta 3 sebagai sebuah prosedur untuk membentuk suatu terkadang diterapkan secara berbeda oleh negara-negara di dunia. Amerika Serikat misalnya, menyebut demokrasi mereka sebagai demokrasi liberal. Tiongkok menyebut demokrasi yang mereka jalankan sebagai demokrasi sosialis. Indonesia sendiri menyebut demokrasi yang dijalankan sebagai demokrasi Pancasila, sebuah model demokrasi yang berlandaskan pada lima sila Pancasila. Meskipun diterjemahkan secara berbeda-beda, demokrasi memiliki prinsip-prinsip utama yang harus dipenuhi dalam praktik yang dijalankan oleh sebuah negara. Prinsip-prinsip tersebut lazim disebut sebagai the Universal Principles of Democracy, yakni; kedaulatan berada di tangan rakyat; persamaan di depan hukum the equality before the law; kebebasan freedom of speech, freedom of religion, freedom from fear, freedom from discrimination, etc; kekuasaan mayoritas; penghormatan terhadap perbedaan dan keberagaman; penghormatan terhadap hak-hak minoritas; jaminan terhadap hak asasi manusia; pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; peradilan yang adil dan tidak memihak; pembatasan kekuasaan pemerintah secara konstitusional; adanya toleransi, kerja sama, dan musyawarah memiliki dua asas pokok. Pertama, pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Contohnya adalah diselenggarakannya Pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat di legislatif dan pemerintahan. Kedua, pengakuan akan hakikat dan martabat manusia. Contohnya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak kaum DEMOKRASI DI INDONESIADemokrasi merupakan sistem politik yang dipilih oleh para pendiri bangsa founding fathers pada saat kemerdekaan. Namun demikian, gagasan mengenai demokrasi telah muncul sejak masa pergerakan atau revolusi fisik, yang kemudian terkristalisasi sebagai suatu komitmen dan keinginan bersama. Di dalam konstitusi, yakni UUD NRI 1945, tidak disebutkan secara eksplisit bahwa Indonesia menganut demokrasi sebagai sebuah sistem politik atau bentuk pemerintahan. Namun demikian, apabila merujuk beberapa pasal, khususnya Pasal 28 UUD NRI 1945, sangat jelas bahwa Indonesia menganut demokrasi. Praktik penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, mekanisme pengambilan keputusan yang berdasarkan musyawarah mufakat, serta adanya regulasi yang menjamin hak dan kewajiban politik rakyat, merupakan sebuah refleksi nyata bahwa Indonesia menganut yang dianut oleh Indonesia secara mendetil sebagai berikut;Pertama, Demokrasi Pancasila. Yakni demokrasi yang digali dan bersumber dari nilai-nilai luhur Pancasila, meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Inilah yang membedakan demokrasi Indonesia dengan demokrasi yang dijalankan oleh negara Demokrasi Konstitusional. Yakni kedaulatan rakyat yang dijalankan dengan berlandaskan pada konstitusi UUD NRI 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam bingkai negara hukum Rechstaat.Ketiga, Demokrasi Perwakilan. Indonesia adalah negara yang sangat besar ukuran geografis dan demografisnya. Agar keterbatasan tersebut dapat dijembatani, maka demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi perwakilan, yakni rakyat memilih secara langsung wakil-wakil mereka yang akan duduk di pemerintahan dan parlemen melalui mekanisme Pemilu. Secara historis, penerapan demokrasi di Indonesia mengalami beberapa pembabakan atau periodisasi seiring dengan pergantian kekuasaan atau pemerintahan, yakni Demokrasi Parlementer atau Demokrasi Liberal 1950-1959; Demokrasi Terpimpin 1959-1966; Demokrasi Pancasila 1966-1998; Demokrasi Era Reformasi 1998-kini.Demokrasi Parlementer atau Demokrasi Liberal di Indonesia berlangsung dalam rentang waktu 1950-1959. Demokrasi model ini dicirikan dengan kekuasaan politik yang sangat besar yang berada pada parlemen; sistem multipartai; pengawasan yang ketat dari parlemen terhadap pemerintah; kabinet pemerintahan koalisi yang tidak stabil dan kerap berganti; kebebasan berserikat dan berkumpul yang terjamin dengan bebas. Pada masa penerapan demokrasi parlementer atau liberal ini, terjadi banyak instabilitas politik dan pemberontakan di berbagai daerah. Demokrasi ini pada akhirnya berakhir setelah dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli Terpimpin 1959-1966. Pada saat model ini diterapkan, terjadi berbagai implikasi dalam pemerintahan, yakni; lemahnya sistem kepartaian karena kekuasaan presiden yang besar; mekanisme pengawasan yang lemah dari parlemen; tidak terselenggaranya Pemilu; sentralisasi kekuasaan di tangan presiden; kewenangan daerah yang terbatas; dibatasinya kebebasan pers dan pembredelan media masa. Demokrasi model ini akhirnya berakhir setelah Presiden Soekarno lengser dari kekuasaan digantikan oleh Presiden Pancasila Era Orde Baru 1966-1998. Demokrasi model ini memiliki beberapa karakteristik, yakni; kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sangat tinggi; partai politik dibatasi jumlah dan peran politiknya; Pemilu diselenggarakan secara teratur setiap lima tahun sekali; tidak ada pergantian kekuasaan politik pada jabatan presiden; rekrutmen politik bersifat tertutup; peran militer yang sangat kuat; serta kebebasan pers yang Pancasila di era orde baru membawa beberapa konsekuensi; pertama; di akhir orde baru, perekonomian menjadi kacau, harga BBM dan kebutuhan pokok melambung; kedua; pemerintahan mandek karena sebagian besar menteri mengundurkan diri, ketiga; Soeharto akhirnya mengundurkan diri sebagai presiden pada 21 Mei 1998 yang menandai berakhirnya demokrasi model ini, serta jatuhnya orde Pancasila Era Reformasi 1998-kini. Disebut sebagai demokrasi Pancasila karena pelaksanaan demokrasi pada era ini berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang diterapkan secara murni dan konsekuen, bukan Pancasila yang diselewengkan seperti pada masa orde baru. Demokrasi pada era reformasi dicirikan dengan; sistem presidensial; parlemen yang terdiri dari banyak partai; sistem pemilihan langsung untuk presiden dan kepala daerah; lembaga perwakilan dibagi menjadi DPR RI dan DPD RI; desentralisasi kekuasaan dengan model otonomi daerah; jaminan terhadap kebebasan pers; serta eksistensi komisi-komisi independen seperti KPK, dan mengenai demokrasi Indonesia saat ini juga muncul dari para pemerhati demokrasi internasional seperti Larry Diamond dalam artikelnya berjudul “Indonesia’s Place in Global Democracy” dalam buku yang berjudul “Problems of Democratization in Indonesia Elections, Institutions, and Society”. Beberapa pandangannya mengenai demokrasi Indonesia antara lain sebagai berikut;1. Demokrasi di Indonesia pada era reformasi cenderung berkembang yang ditandai dengan pelaksanaan Pemilu secara langsung, bebas, dan adil, serta jaminan terhadap kebebasan pers dan kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul;2. Dalam rentang 1998 hingga 2009, Indonesia adalah negara yang secara relatif bebas, tangguh, dan stabil dalam menyelenggarakan demokrasi;3. Demokrasi yang berjalan di Indonesia telah mendorong berbagai kemajuan dalam pemerintahan dan kehidupan sosial dan ekonomi;4. Penerapan demokrasi di Indonesia mendapatkan dukungan luas dari rakyat, sehingga demokrasi di Indonesia cenderung lebih berdaya tahan jika dibandingkan dengan negara lain;5. Pihak-pihak yang bertikai, dalam konteks negara demokrasi, sepakat untuk tidak menggunakan kekerasan, melainkan melalui proses yang konstitusional;6. Konsolidasi demokrasi yang terjadi dicirikan oleh konsolidasi berbagai lembaga demokrasi seperti kelompok masyarakat sipil peduli demokrasi, termasuk di dalamnya partai memetakan penerapan demokrasi di Indonesia, pemerintah pasca orde baru merumuskan sebuah alat ukur untuk menilai kualitas dari penerapan demokrasi yang dinamakan sebagai Indeks Demokrasi Indonesia IDI. Pengukuran IDI ini telah dimulai sejak 2009 dengan menelaah tiga aspek utama, yakni; 2 Hak-hak politik warga negara; serta 3 Institusi demokrasi. Dari skor IDI, terlihat jelas bahwa demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan, khususnya sejak 2014 yang mana skor IDI sudah melampaui 70. Berikut skor IDI sejak 2009 hingga 2018;Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018IDI 67,3 63,17 65,48 62,63 63,72 73,04 72,82 70,09 72,11 72,39Tabel 1 Perkembangan IDI Nasional 2009-2018Tahun Kebebasan Sipil Hak-Hak Politik Lembaga DemokrasiTabel 2 Perkembangan Indeks Aspek IDI Nasional 2009-2018DEMOKRASI DAN PEMILIHAN UMUM PILEG, PILPRES, PILKADAProf. Ramlan Surbakti menyatakan bahwa Pemilu tidak bisa dilepaskan dari konsep demokrasi. Pada prinsipnya, Pemilu adalah salah satu instrumen paling penting dalam penerapan prinsip demokrasi di suatu negara. Pemilu menjadi instrumen kunci dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat. Melalui Pemilu, rakyat memiliki saluran terlegitimasi untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di parlemen dan pemerintahan. Melalui Pemilu, prinsip-prinsip utama demokrasi seperti kedaulatan di tangan rakyat, persamaan di depan hukum, penghargaan terhadap hak asasi manusia, penghargaan terhadap perbedaan dan keberagaman, toleransi, dapat ketiga konstitusi pada 2001 telah mengubah wajah Pemilu di Indonesia. Pilkada dan Pilpres tidak lagi diselenggarakan melalui mekanisme representatif, yakni kepala daerah yang dipilih oleh DPRD atau presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh MPR RI, melainkan dipilih langsung oleh rakyat. Pilkada dan Pilpres yang digelar secara langsung ini menimbulkan dual legitimasi’, yakni parlemen dan eksekutif yang sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat. Sisi positifnya adalah kedaulatan rakyat menjadi dasar pelaksanaan Pilkada dan Pilpres secara langsung. Sisi negatifnya adalah eksekutif daerah dan nasional yang kerap terbelenggu kebijakannya oleh kekuatan mayoritas di parlemen minor executive, major legislative - seperti era Presiden SBY pada 2004-2009.Kontestasi pemikiran mengenai mana mekanisme yang terbaik antara Pilpres/Pilkada secara langsung atau melalui parlemen sebenarnya dapat ditelaah melalui pendekatan demokrasi democracy based approach. Dalam sudut pandang teori demokrasi, Pilkada/Pilpres yang digelar secara langsung bukan berarti LEBIH BAIK dibandingkan dengan Pilkada/Pilpres melalui parlemen, akan tetapi mekanisme langsung menghasilkan PEMIMPIN YANG LEBIH MEMILIKI LEGITIMASI karena dipilih secara langsung oleh rakyat. Kembali lagi pada konsepsi demokrasi, maka Pemilu seyogianya menjadi instrumen untuk menjalankan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk Pilpres dan Pilkada secara langsung memiliki beberapa implikasi negatif seperti;1. Politik berbiaya tinggi high cost politics;2. Calon terpilih cenderung melakukan korupsi atau penyimpangan pada saat menjabat demi mengembalikan biaya politik pada saat kandidasi;3. Polarisasi dan kesenjangan sosial di masyarakat sebagai akibat perbedaan pendapat dan pilihan politik yang dijalankan secara irasional dan berbasis primordialisme / SARA;4. Maraknya ujaran kebencian dan kampanye hitam;5. Maraknya politik uang money politics untuk mendapatkan suara rakyat;6. Munculnya fenomena simpatisan, yakni aktor-aktor yang mendukung para calon, tapi tidak berafiliasi secara resmi dengan partai politik. Simpatisan ini pada dasarnya merupakan fenomena yang buruk bagi demokrasi karena mereka mendukung calon tertentu dengan tujuan memburu kepentingan pribadi, tapi sukar dimintai tanggung jawabnya secara politik karena tidak terdaftar secara formal keanggotaannya pada partai yang mempengaruhi munculnya berbagai ekses negatif dalam Pemilu langsung, khususnya perbedaan pendapat, polarisasi sosial yang begitu tajam di masyarakat, ujaran kebencian, sebagai berikut1. Strategi partai politik tertentu yang mengkomodifikasi isu SARA atau primordialisme untuk menyerang lawan politik. Partai politik dalam konteks demokrasi seyogianya berkompetisi dalam menjual solusi melalui visi dan misi para calon dalam Pemilu untuk berbagai permasalahan riil yang dihadapi oleh masyarakat.  Reformasi partai Terbatasnya pilihan politik masyarakat. Tajamnya polarisasi di masyarakat pada Pilpres 2014 dan 2019 misalnya, secara legal formal disebabkan terbatasnya pilihan politik masyarakat karena hanya ada dua calon yang berkontestasi. Hal ini disebabkan karena adanya presidential threshold yang cukup tinggi yang menjadi persyaratan bagi partai politik atau koalisi partai politik untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden.  Penghapusan ambang Minimnya literasi digital masyarakat. Polarisasi, ujaran kebencian, hoaks, dan kampanye hitam sangat marak menjelang Pilkada dan Pilpres karena ranah siber belum dikelola dengan baik. Pihak-pihak tertentu memanfaatkan celah dan kekurangan di ranah siber untuk menghancurkan sendi-sendi demokrasi dengan memecah belah masyarakat melalui isu-isu berbasis SARA.  Penguatan literasi digital Kebijakan regulatif untuk menindak kejahatan pidana Pemilu. Ujaran kebencian, hoaks, kampanye hitam, serta upaya menciptakan segregasi masyarakat melalui isu-isu SARA pada dasarnya merupakan kejahatan pidana pada Pemilu. Oleh sebab itu, berbagai tindakan negatif tersebut harus direspons melalui pendekatan penegakan hukum oleh aparat negara penyelenggara dan pengawas Pemilu, serta aparat negara penegak hukum. Maraknya ekses negatif tersebut dalam setiap gelaran Pilkada atau Pilres disebabkan karena terjadinya pembiaran, tanpa tindakan penegakan hukum yang memadai.  Penegakan Reformasi partai politik yang tidak sama cepat dengan perubahan struktural pemerintahan yang berbasis demokrasi. Indonesia sudah melakukan amandemen konstitusi sebanyak 4 kali pada 1999, 2000, 2001, dan 2002. Terjadi pembludakan partai politik dari tiga partai politik pada era orde baru menjadi puluhan partai politik di era reformasi. Pembludakan yang berarti peningkatan kuantitas ini tidak sejalan dengan peningkatan kualitas. Partai politik masih harus menempuh jalan panjang untuk meningkatkan kualitasnya dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi politik yang dijalankan, meliputi rekrutmen politik, pendidikan dan kaderisasi politik, demokratisasi pencalonan dalam Pemilu, sosialisasi politik, serta komunikasi politik.  Reformasi struktural dan kultural partai perwakilan yang diwujudkan melalui Pilpres dan Pilkada secara langsung memiliki sisi positif yakni eksekutif yang memiliki legitimasi yang lebih tinggi, dan munculnya calon-calon alternatif yang notabene bukan pengurus utama partai politik. Namun di sisi lain, Pilkada secara langsung juga memunculkan fenomena negatif, yakni masih banyaknya kepala daerah terpilih yang terjerat kasus korupsi. Menurut data Indonesia Corruption Watch ICW, sejak 2004 hingga 2018, terdapat sedikitnya 104 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dan ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Kasus tertinggi terjadi pada 2018, yakni 29 kepala daerah, disusul tahun 2014 dengan total 14 kasus yang ditangani. Menyikapi kondisi ini, ada beberapa strategi yang disarankan untuk dijalankan, sebagai berikut1. Demokratisasi pencalonan kandidat oleh partai politik. Partai politik disarankan menjalankan seleksi kandidat secara demokratis dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi serta berpijak pada kompetensi dan integritas dalam pemilihan kandidat;2. Mekanisme konvensi dalam pemilihan calon yang akan maju dalam Pilkada. Dengan mekanisme konvensi, partai politik dapat menakar preferensi masyarakat terhadap calon yang diajukan. Calon yang memiliki elektabilitas yang tinggi dan disukai oleh masyarakat cenderung memiliki kemungkinan yang besar untuk menang dalam Pilkada. Dengan demikian, ongkos politik yang dikeluarkan tidak terlalu tinggi dan meminimalisasi terjadi praktik politik uang dalam mendulang suara masyarakat.

Demokrasilangsung (direct democracy) berkembang pada abad VI hingga abad III SM di Yunani dengan konsep negara-kota (city-state) pada waktu itu, yaitu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.Sifat langsung dari demokrasi yunani

Pada saat ini demokrasi tumbuh dan berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Para ahli ketatanegaraan dan tokoh-tokoh politik meyakini bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Demokrasi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk berpartisipasi atau turut aktif di dalam penyelenggaraan negara. Dengan demokrasi, penyelenggaraan negara dapat disesuaikan dengan kondisi dan aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat. Demokrasi dipandang memiliki arti yang sangat penting bagi manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mengingat pentingnya demokrasi maka perlu diwujudkan kehidupan yang demokratis di lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara. Sebagian besar bangsa-bangsa di dunia meyakini bahwa prinsip-prinsip demokrasi perlu diterapkan di segala bidang kehidupan umat manusia. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang diyakini akan mampu mengantarkan rakyat menuju kehidupan yang aman, tenteram, tertib dan sejahtera. 1. Pengertian Demokrasi Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “demos” dan “kratos”. Demos berarti “rakyat”sedangkan kratos berarti “pemerintahan”. Jadi, demokrasi berarti “pemerintahan rakyat” atau suatu pemerintahan di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Istilah ini dipakai pada zaman Yunani kuno, khususnya untuk kota Athena, yang menerapkan demokrasi langsung. Pelaksanaan demokrasi di Athena melibatkan rakyat seluruhnya mengikuti rapat, bermusyawarah membicarakan pemerintahan kota Athena. Hal ini berarti rakyat langsung ikut mengatur jalannya pemerintahan. Hal ini dimungkinkan karena jumlah rakyat Athena hanya sedikit. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, demokrasi adalah “ pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas.” Jadi, yang diutamakan dalam pemerintahan yang demokratis adalah rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang meletakkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan atau memiliki peranan yang sangat menentukan dalam mengatur negara. 2. Asas Demokrasi Suatu bangunan pasti memiliki pondasi sebagai dasar agar bangunan itu kokoh. Begitu pula demokrasi memiliki asas-asas yang memperkuat pelaksanaan demokrasi. Apakah asas-asas demokrasi? Suatu negara dapat disebut sebagai negara demokrasi apabila memiliki dua asas yaitu a. Pengakuan Hak Asasi Manusia sebagai penghargaan martabat manusia Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia diwujudkan dalam tindakan-tindakan negara/pemerintah untuk melindungi Hak Asasi Manusia tanpa melupakan kepentingan umum. Pengakuan Hak Asasi Manusia itu ditulis di dalam Undang-Undang Dasar negara dan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran dan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar. Negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi wajib mencantumkan Hak Asasi Manusia di dalam Undang-Undang Dasar negara tersebut, penyusunan peraturan perundang-undangan wajib menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia HAM, negara berkewajiban meratifikasi mengakui dan mengesahkan berbagai bentuk instrumen HAM internasional. Di dalam negara demokrasi juga dibentuk lembaga perlindungan HAM yang bertugas melindungi pihak-pihak yang menderita akibat pelanggaran HAM. b. Pengakuan partisipasi rakyat pemerintahan dalam Dalam negara demokrasi pemerintahan yang berkuasa merupakan pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat. Pemerintah yang mengatur negara harus mendapat dukungan dan partisipasi dari rakyat. Apabila pemerintahan yang ada sudah tidak mendapat dukungan/partisipasi dari rakyat, maka pemerintahan itu akan runtuh. Antara rakyat dan pemerintah terjadi hubungan timbal balik dan saling hanya menjalankan amanat dan mandat dari rakyat sebagai pemilik kedaulatan/kekuasaan. Pemerintah berfungsi melindungi rakyat, tanpa ada pemerintah, rakyat tidak bisa hidup dengan teratur, dan mudah dihancurkan bangsa lain sebaliknya pemerintah tanpa dukungan rakyat tidak dapat berbuat apa-apa, program-program pemerintah tidak akan dapat dijalankan dengan baik. Adapun nilai-nilai dasar sebagai pencerminan demokrasi yang sudah diakui hampir semua bangsa-bangsa di dunia antara lain sebagai berikut a. Toleransi/saling menghargai Demokrasi memberikan tuntunan agar kita menghormati pihak lain, golongan lain yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. b. Bebas berpendapat dan menghormati kebebasan Demokrasi memang identik dengan kebebasan, termasuk kebebasan berpendapat. Demokrasi menghargai kemerdekaan berpendapat dari semua unsur, kelompok atau golongan yang ada di dalam masyarakat atau negara. c. Memahami keanekaragaman Demokrasi menghargai adanya berbagai perbedaan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Suatu kelompok atau golongan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara wajib menghargai kelompok atau golongan lain. Antara kelompok satu dengan kelompok lainnya harus merasa sederajat, memiliki persamaan hak dan kewajiban, tidak dibenarkan adanya golongan atau kelompok tertentu yang ingin menjatuhkan kelompok lain. d. Kecintaanterhadap keterbukaan dan terbuka dalam berkomunikasi Demokrasi berarti keterbukaan di dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara, kebijakan pemerintah perlu disosialisasikan kepada rakyat dan rakyat diberi hak untuk memberikan kritikan demi kebaikan. e. Menjunjung tinggi nilai dan mar tabat kemanusiaan Demokrasi menghargai nilai-nilai setiap individu, menghargai adanya potensi yang dimiliki oleh manusia yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan. f. Kebersamaan Demokrasi menuntut manusia untuk mengembangkan kedudukannya sebagai makhluk sosial bermasyarakat per masalahan yang ada dipecahkan bersama demi kesejahteraan bersama. g. Keseimbangan Demokrasi menjaga prinsip keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat, keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, keseimbangan di berbagai bidang kehidupan. h. Menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan sukarela Setiap perselisihan dan perbedaan yang ada diselesaikan melalui musyawarah berdasar hukum yang berlaku. i. Menjamin terjadinya perubahan secara damai Demokrasi menuntut adanya perubahan melalui prosedur dan mekanisme yang sudah ditentukan tidak menghendaki perubahan melalui cara-cara kekerasan dan paksaan. j. Pergantian penguasa dengan teratur Demokrasi menghendaki apabila terjadi pergantian penguasa harus melalui cara-cara yang konstitusional berdasar Undang-Undang Dasar tidak melalui kekerasan atau perebutan kekuasaan. k. Penggunaan paksaan seminimal mungkin Demokrasi menghindari adanya pemaksaan kehendak, pemaksaan doktrin tertentu kepada masyarakat, tetapi segala permasalahan diselesaikan melalui musyawarah dan kesadaran hati nurani. l. Menegakkan keadilan Demokrasi tidak membeda-bedakan golongan, paham atau kelompok-kelompok tertentu sehingga tercermin keadilan di dalam kehidupan manusia. m. Komitmen dan tanggung jawab Demokrasi mendidik manusia untuk memiliki komitmen yang jelas, tegas, dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab berarti bersedia menanggung apa yang menjadi tugas dan kewajibannya serta konsisten terhadap komitmennya. n. Kerjasama keterhubungan Demokrasi mendidik manusia agar bersedia melibatkan orang lain/pihak lain di dalam menyelesaikan masalah atau melakukan suatu kegiatan. Demokrasi mendidik kerjasama antar manusia. 3. Ciri-Ciri Pokok Pemerintahan Demokrasi Suatu pemerintahan demokrasi memiliki ciri-ciri pokok yang membedakan dengan sistem pemerintahan yang lain. Indonesia disebut negara demokrasi yaitu pemerintahan dipegang atau dikendalikan oleh rakyat. Apakah pemerintahan di Indonesia memiliki ciri-ciri tertentu sebagai pemerintahan demokrasi? Ciri-ciri apa saja yang dapat menentukan bahwa pemerintahan itu pemerintahan demokrasi? Adapun ciri-ciri pokok pemerintahan demokrasi secara umum adalah a. Pemerintah berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak Pemerintahan demokrasi disusun berdasarkan kehendak rakyat dan menjalankan tugas untuk kepentingan rakyat. Penyusunan pemerintahan demokrasi biasanya dilakukan dengan cara menyelenggarakan pemilihan umum yang melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam masyarakat. Melalui pemilihan umum rakyat dapat menyalurkan aspirasinya untuk memilih calon-calon pemimpin bangsa yang akan duduk di dalam pemerintahan. b. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan Dalam pemerintahan demokrasi terdapat pemisahan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Bentuk pemisahan kekuasaan itu dapat bersifat mutlak penuh terpisah dapat pula berupa pembagian kekuasaan yang tidak mutlak yang berarti lembaga tertentu menjalankan fungsi ganda dalam berbagai bidang. Pembagian kekuasaan yang dipakai secara umum di negara-negara pada umumnya mencakup pemegang kekuasaan legislatif pembuat Undang-Undang, eksekutif pelaksana Undang-Undang dan yudikatif mengawasi Undang-Undang. c. Adanya tanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan Pemerintahan demokrasi dituntut adanya tanggung jawab pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Karena demokrasi merupakan pemerintahan rakyat, maka rakyat menuntut tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya. 4. Ciri-Ciri Negara Demokrasi Indonesia disebut negara demokrasi. Adapun ciri-ciri pokok negara demokrasi secara umum adalah a. Jaminan akan kebebasan individu Negara demokrasi menjamin adanya kebebasan individu kepada setiap warga negara untuk menentukan nasibnya sendiri sesuai dengan hati nurani dan potensi yang dimilikinya. b. Jaminan Hak Asasi Manusia Negara demokrasi menjamin hak asasi warga negara. Wujud jaminan hak asasi ini berupa pembentukan Undang-Undang tentang HAM. c. Pers yang bebas dan bertanggung jawab Kemerdekaan pers merupakan syarat mutlak bagi negara demokrasi sebab pers merupakan sarana yang efektif bagi warga negara untuk memperoleh informasi. Pers yang bebas tetapi bertanggung jawab akan mendorong tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraannya. d. Kesempatan memperoleh pendidikan Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap warga negara maka negara yang demokrasi wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara untuk memperoleh pendidikan. e. Negara hukum Negara demokrasi adalah negara yang berdasarkan hukum karena demokrasi menghendaki perdamaian tanpa kekerasan. Negara yang tidak didasari hukum cenderung mengarah kepada diktator, membelenggu kehendak rakyat. f. Pemerintah berada di bawah kontrol nyata masyarakat Pemerintahan dalam negara demokrasi selalu mendapatkan pengawasan dari masyarakat baik secara langsung maupun lewat lembaga perwakilan rakyat. Dengan pengawasan dari masyarakat diharapkan pemerintahan sesuai aspirasi rakyat dan sesuai hukum yang berlaku. g. Pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil Salah satu ciri negara demokrasi yaitu adanya pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan umum merupakan bukti perwujudan kedaulatan rakyat sebab dengan pemilihan umum rakyat dapat menyalurkan aspirasinya di dalam pembentukan pimpinan negara atau wakil-wakil rakyat yang akan menentukan corak pemerintahan yang sesuai dengan aspirasi rakyat. h. Prinsip mayoritas suara Dalam negara demokrasi suara mayoritas sangat menentukan corak pemerintahan serta peraturan perundang-undangan yang terbentuk. Suara mayoritas yang diperoleh di dalam pemilihan umum maupun suara mayoritas di dalam lembaga perwakilan rakyat akan menentukan program-program pemerintah dan peraturan perundang-undangan. 5. Jenis-Jenis Demokrasi Dalam perkembangan demokrasi, sejak kelahirannya sampai zaman modern ini demokrasi mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pada saat ini hampir semua negara mengakui sebagai negara demokrasi. Penerapan demokrasi di setiap negara tidak lepas dari berbagai faktor yang berkembang dalam kehidupan negara atau bangsa tersebut sehingga dalam pelaksanaan demokrasi terdapat macam-macam demokrasi. Demokrasi dapat digolongkan dan dibedakan menurut a. Menurut cara penyaluran pendapat/kehendak Menurut cara penyaluran pendapat demokrasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu 1 Demokrasi langsung Demokrasi langsung adalah demokrasi yang secara langsung menerima dan menggunakan kehendak rakyat untuk menentukan kebijakan pemerintah. Demokrasi langsung dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh warga negara untuk dikumpulkan di suatu tempat atau diberi kesempatan untuk memilih atau menentukan kebijakan di dalam pemerintahan. Demokrasi langsung ini digunakan di Yunani Kuno pada Polis negara kota yang jumlah penduduknya hanya sedikit. Dewasa ini demokrasi langsung hanya diterapkan pada bidang-bidang tertentu misalnya pemilihan pengurus organisasi, pemilihan pimpinan atau pejabat negara. Penentuan kebijakan negara dan pembentukan peraturan perundang-undangan biasanya melalui sistem tidak langsung melalui wakil-wakil rakyat. 2 Demokrasi tidak langsung/perwakilan Demokasi tidak langsung adalah demokrasi yang mengatur sistem penyaluran aspirasi rakyat Pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui perwakilan atau lembaga-lembaga tertentu yang dibentuk berdasarkan suara rakyat. Pada saat ini hampir semua negara menerapkan demokrasi tidak langsung karena jumlah penduduknya besar dan letaknya terpencar. Ciri pokok demokrasi tidak langsung yaitu adanya lembaga-lembaga tertentu yang bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat di dalam penyelenggaraan negara ataupun pengawasan kepada pemerintah yang berkuasa. b. Menurut sistem politik/ideologi yang dijadikan landasa Menurut sistem politik yang dijadikan landasan, demokrasi dapat dibedakan menjadi tiga yaitu 1 Demokrasi liberal Demokrasi liberal merupakan demokrasi yang berasaskan ideologi liberalisme. Ciri pokok demokrasi liberal antara lain, negara memberikan kebebasan individu yang utuh, negara memberikan kebebasan berpolitik sesuai hati nurani masing-masing individu. Prinsip demokrasi liberal yang banyak mayoritas akan memenangkan persaingan. Kebebasan mendirikan partai politik dijamin, sepanjang memiliki pendukung yang memadai dan tidak mengganggu ketertiban umum serta keselamatan negara dan bangsa. Demokrasi liberal banyak digunakan oleh negara-negara barat seperti Eropa Barat dan Amerika Serikat. 2 Demokrasi sosialis/ala komunis Demokrasi sosialis/ala komunis merupakan model demokrasi yang hanya didominasi dan dikendalikan oleh ideologi komunis. Lembaga perwakilan rakyat didominasi oleh kelompok komunis yang kurang memberikan jaminan kebebasan individu. Pemerintahan dikendalikan oleh biro khusus yang dikuasai oleh Partai komunis yang menguasai seluruh segi kehidupan. Demokrasi model ini dahulu diterapkan di negara-negara Eropa Timur dan Uni Soviet. Pada saat ini masih diterapkan di negara-negara yang berhaluan komunis seperti Cina, Korea Utara dan Kuba. 3 Demokrasi tersendiri/dunia ketiga Negara-negara yang tidak berhaluan liberalis dan komunis menerapkan demokrasi sesuai dengan falsafah hidup dan kepribadian bangsanya sendiri. Demokrasi ini banyak diterapkan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Indonesia adalah negara demokrasi yang tidak menganut paham liberalis dan komunis tetapi tetap berpijak kepada falsafah hidup dan kepribadian bangsa yaitu Pancasila. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip demokrasi pada umumnya tetapi tetap bersendi kepada Pancasila. Partai politik di Indonesia diberi keleluasaan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat tetapi kegiatan partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Indonesia tetap menolak paham liberalis dengan kapitalismenya yang berakibat mendesak dan menyengsarakan golongan yang lemah. Indonesia juga menolak paham komunis yang menjurus kepada atheis yang kurang mengakui Hak Asasi Manusia. 6. Demokrasi di Indonesia Sejak merdeka, Indonesia pernah melaksanakan tiga macam demokrasi. Demokras yang dimaksud adalah demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. a . Demokrasi Liberal Demokrasi liberal disebut juga demokrasi parlementer diterapkan di Indonesia sejak dikeluarkan maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945. Sistem parlementer adalah suatu sistem pemerintahan yang menteri-menterinya bertanggung jawab kepada parlemen badan perwakilan rakyat DPR. Penerapan sistem ini sebenarnya tidak sesuai dengan UUD 1945. Sistem pemerintahan yang harus diterapkan di Indonesia menurut UUD 1945 adalah sistem kabinet presidensial. Sistem kabinet presidensial adalah sistem pemerintahan kabinet menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden. Dikeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 memiliki makna bahwa mulai tanggal tersebut emokrasi yang diterapkan Indonesia adalah demokrasi liberal. Dalam sistem demokrasi liberal, kedudukan presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Tanggung jawab pemerintahan ada di tangan kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri. Hal itu berbeda dengan sistem presidensial. Dalam kabinet presidensial, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem parlementer semakin dikukuhkan dengan berubahnya bentuk negara Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat RIS dan UUD yang digunakan diganti dengan Konstitusi RIS. Bentuk negara RIS tidak bertahan lama karena pada dasarnya jiwa bangsa Indonesia sejak perjuangan merebut kemerdekaan adalah kesatuan. Gerakan dan upaya-upaya untuk kembali bersatu menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Berdasarkan UUDS 1950, sistem pemerintahan dan demokrasi yang diterapkan di Indonesia tetap sistem parlementer dan demokrasi liberal. Dalam masa penerapan demokrasi liberal pemerintah banyak memberikan kebebasan berpolitik sehingga banyak partai yang bermunculan. Namun, penerapan UUDS 1950 hanya bertahan beberapa tahun karena sejak dikeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 negara kita kembali ke UUD 1945. Kembalinya penerapan UUD 1945 juga menjadi tanda berakhirnya demokrasi liberal di Indonesia. b. Demokrasi Terpimpin Demokrasi Terpimpin dimulai sejak dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden tersebut adalah 1. Pembubaran Konstitusi. 2. Berlakunya kembali UUD 1945. 3. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dengan demikian, sistem pemerintahan pun berubah dari sistem parlementer menjadi sistem presidensial seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945. Dalam sistem diterapkan dua hal penting 1. Kedudukan presiden adalah sebagai kepala negara ekaligus kepala pemerintahan. 2 Menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden. Ciri-ciri sistem pemerintahan kabinet presidensial adalah sebagai berikut. 1. Kekuasaan pemerintahan terpusat pada satu orang, yaitu Presiden. Maksudnya, selain berkedudukan sebagai kepala negara, presiden juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan. 2. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan bertanggung jawab kepadanya. 3. Masa jabatan presiden ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. 4. Presiden dan menteri-menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen DPR. c. Demokrasi Pancasila Demokrasi Pancasila mulai ditegaskan untuk diterapkan di Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru. Pada dasarnya, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai, diwarnai, disemangati, dan didasari oleh Pancasila. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menerapkan kelima sila dari Pancasila. 1. Berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 2. Dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. 3. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Selalu memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Oleh karena itu, kita menerapkan demokrasi Pancasila pada pemerintahan negara. Berkaitan dengan itu, dalam melaksanakan demokrasi tersebut kita harus berharap dan berusaha untuk 1. diridai oleh Tuhan Yang Maha Esa; 2. sesuai dengan peri kemanusiaan yang adil dan beradab; 3. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; 4. mengutamakan musyawarah untuk mufakat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; 5. mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Demokrasi Pancasila, rakyat adalah subjek demokrasi. Hal ini berarti rakyat sebagai keseluruhan berhak ikut serta secara aktif menentukan arah kebijaksanaan pembangunan nasional, melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat, yang telah dipilih rakyat melalui pemilihan umum. Prinsip demokrasi Pancasila adalah mempertahankan kepentingan semua golongan, lapisan masyarakat, suku, dan agama. Demokrasi Pancasila juga tidak berprinsip kepada kemutlakan suara terbanyak yang dapat mengakibatkan tirani kekuasaan yang digunakan sewenang-wenang mayoritas dan juga tidak mendasarkan kepada kekuasaan minoritas yang dapat menimbulkan tirani minoritas. Demokrasi Pancasila memberikan kebebasan kepada setiap individu dengan didasarkan atas tanggung jawab sosial dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Dalam Demokrasi Pancasila lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan serta kepentingan bersama. Di samping itu, dalam demokrasi Pancasila setiap orang harus menghormati pendapat atau pendirian orang lain, meskipun pendapat atau pendirian itu berbeda dengan pendapat kita sendiri. Di sinilah pentingnya kita bersikap bijaksana untuk memecahkan segala permasalahan di tengah-tengah beraneka ragam perbedaan. Dalam kehidupan demokrasi Pancasila berlaku cara-cara musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan. Musyawarah yang dilakukan untuk mencapai mufakat ini, dalam proses pemecahan masalahnya harus dilakukan secara bersama sama dan terbuka. Dengan demikian, musyawarah untuk mencapai mufakat hendaklah dilakukan dengan 1. semangat kekeluargaan serta kegotongroyongan; 2. mengambil putusan dengan seadil-adilnya; 3. tetap menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban; 4. menghargai dan menghormati pendapat, pikiran, atau gagasan yang disampaikan orang lain; 5. semangat tolong-menolong dan bekerja sama, untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi; 6. berusaha bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. 7. Pembagian Kekuasaan Pembagian kekuasaan tidak sama dengan pemisahan kekuasaan. Pembagian kekuasaan berarti kekuasaan negara dibagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Sedangkan pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara terpisah-pisah secara ketat dalam beberapa bagian, baik mengenai orangnya maupun mengenai fungsinya. Timbulnya ajaran pemisahan kekuasaan ini ialah di Eropa Barat, sebagai reaksi terhadap kekuasaan raja yang absolut. Tujuannya ialah untuk menghindarkan kekuasaan berada di satu tangan dan melindungi hak-hak asasi manusia. Orang pertama yang mengajarkan ajaran pemisahan kekuasaan ialah John Locke, seorang negarawan Inggris. Ia membagi kekuasaan negara atas tiga bidang yaitu 1 kekuasaan legislatif, ialah kekuasaan membuat undang-undang; 2 kekuasaan eksekutif, ialah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang; 3 kekuasaan federatif, ialah kekuasaan yang meliputi kekuasaan mengenai perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri. Ajaran pemisahan di atas disebutkan dalam bukunya yang berjudul “Two Treaties on Civil Government” 1690. John Locke berpendapat, ketiga kekuasaan negara itu harus dipisahkan satu dari yang lain. Timbulnya kekuasaan federatif, karena negara Inggris pada waktu itu mempunyai banyak jajahan. Dengan diilhami oleh pembagian kekuasaan John Locke, Montesquieu, seorang pengarang, ahli politik dan filsafat Perancis mengadakan pula pemisahan kekuasaan negara. Ajaran Montesquieu ini disebutkan dalam bukunya yang berjudul “Esprit de Lois 1748”. Ia membagi kekuasaan negara atas tiga bidang, yaitu 1 kekuasaan legislatif, ialah kekuasaan untuk membuat undang-undang; 2 kekuasaan eksekutif, ialah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang; 3 kekuasaan yudikatif, ialah kekuasaan untuk mengawasi undang-undang yang dilaksanakan oleh badan-badan peradilan Mahkamah Agung dan pengadilan bawahannya. Dari uraian di atas ternyata terdapat perbedaan antara ajaran pemisahan negara dari John Locke dan Montesquieu. Montesquieu menempatkan kekuasaaan federatif menjadi bagian kekuasaaan eksekutif. Kekuasaan federatif bukanlah kekuasan yang berdiri sendiri. Menurut Montesquieu dalam satu sistem pemerintahan negara, ketiga jenis kekuasaan negara itu harus terpisah satu dari yang lain, baik mengenai orangnya maupun fungsinya. John Locke menempatkan kekuasaan yudikatif bukan sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. Ajaran pemisahan kekuasaan atas tiga bidang tersebut di atas, disebut oleh Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman 1724-1804 dengan istilah “Trias Politica” bahasa Yunani, atau “Politik Tiga Serangkai” menurut istilah JCT. Simorangkir, SH. Adapun pokok ajaran Trias Politica Montesquieu adalah sebagai berikut. 1 Kekuasaan Legislatif Kekuasaan legislatif ini diletakkan pada suatu badan yang berhak untuk membuat undang-undang. Dengan demikian akan terhindar bahwa tiap golongan atau perseorangan membuat undang-undang untuk kepentingannya. Dalam negara demokrasi yang berdasarkan kedaulatan rakyat, maka badan pembuat undang-undang itu ialah badan perwakilan, yang dianggap sebagai badan tertinggi yang berhak untuk itu. Oleh karena itu, badan pembuat undang-undang dapat disebut Badan Legislatif. Badan Legislatif ialah badan yang bertugas hanya untuk membuat undang-undang. 2 Kekuasaan Eksekutif Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Kepala Negara. Agar kekuasaan ini dapat dijalankan sebaik-baiknya, maka Kepala Negara perlu dibantu oleh aparatur alat pemerintahan di bawahnya. Dengan demikian, Kepala Negara bersama aparatur pemerintahan lainnya merupakan badan pelaksana undang-undang. Oleh karena itu, badan itu disebut Badan Eksekutif. Badan Eksekutif ialah badan yang bertugas hanya untuk melaksanakan undang-undang. 3 Kekuasaan Yudikatif Kekuasaan yudikatif disebut pula kekuasaan kehakiman atau kekuasaan justisi. Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya. Oleh karena itu, badan yang memegang kekuasaan yudikatif disebut Badan Kehakiman atau Badan Justisi. Badan Kehakiman bertugas hanya untuk mempertahankan undang-undang dan memberikan peradilan kepada rakyat. Badan Kehakiman inilah yang berhak memutuskan perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan. Badan Kehakiman adalah badan yang berdiri sendiri. Meskipun anggota Badan Kehakiman ini diangkat oleh kepala negara, tetapi mereka tidak diperintah langsung oleh Kepala Negara. Bahkan mereka dapat menghukum kepala negara, jika kepala negara melanggar hukum. Dalam praktik ketatanegaraan, ajaran Trias Politica seperti tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan secara murni, sebagaimana dimaksudkan oleh Montesquieu. Hal ini disebabkan, Badan Legislatif yang bertugas untuk membuat undang-undang melibatkan pula Badan Eksekutif. Badan Eksekutif tugasnya hanya melaksanakan undang-undang, sekarang turut membuat undang-undang. Oleh karena ajaran Trias Politica dalam praktiknya tidak murni lagi, maka Prof. Ivor Jennings mengemukakan pendapatnya tentang hal itu dalam bukunya yang berjudul “The Law and The Constitution”, sebagai berikut. 1. Pemisahan kekuasaan dapat dilihat dari sudut material dan sudut formal. 2. Pemisahan kekuasaan dari sudut material ialah pembagian kekuasaan yang dipertahankan secara tegas dalam tugas-tugas kenegaraan yang secara jelas memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu dalam tiga bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 3. Pemisahan kekuasaan dari sudut formal ialah pembagian kekuasaan yang tidak dipertahankan secara tegas. Dr. Ismail Suny dalam bukunya “Pergeseran Kekuasaan Eksekutif” menyatakan, bahwa kekuasaan dalam arti material sepantasnya disebut separation power pemisahan kekuasaan, sedangkan yang dalam arti formal sebaiknya disebut division of power pembagian kekuasaan.

Masyarakatmenghendaki adanya perubahan dan peningkatan kualitas demokrasi seiring dengan kemajuan prosedur demokrasi. Berikut adalah penjelasan mengenai demokrasi era reformasi Penyebab Korupsi dan Cara Mengatasinya) PUSKAPOL Universitas Indonesia; Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (PUSKAPOL) dan Center for Democray

- Sejarah politik di Indonesia memiliki perjalanan yang cukup kompleks. Di mana itu terjadi di awal masa kemerdekaan. Kala itu, para founding fathers Indonesia terus meramu sitem pemerintahan apa yang cocok bagi Indonesia. Dalam catatan sejarah politik Indonesia disebutkan Soekarno-Hatta dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada tanggal 18 Agustus 1945. Saat itu sistem pemerintahan Indonesia masih menggunakan sistem presidensial. Di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintahan ini harus memiliki tiga unsur yaitu presiden yang dipilih rakyat; Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan dalam jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait; dan Presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh UUD atau Soekarno kemudian membentuk Kabinet Presidensial untuk memenuhi alat kelengkapan negara. Sistem pemerintahan presidensial itu terpusat pada Soekarno-Hatta, sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia kala itu. Sebelum ada Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun Dewan Pertimbangan Agung, Presiden Soekarno dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP. Baca juga'Happy Days' CIA dan Proyek Propaganda Film Porno Mirip SoekarnoKisah di Balik Mobil Pusaka yang Menemani Masa Awal Kemerdekaan RITanpa Mendur Bersaudara, Tak Ada Foto Proklamasi Kemerdekaan RI 1945Kisah Djuwari si Pemikul Tandu Jenderal Sudirman yang Kini Terlupakan Presiden Soekarno membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Foto Alex Mendur/Commons Wikimedia Untuk menghindari adanya absolutisme atau kekuasaan mutlak dari satu pihak saja, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan tiga maklumat. Pertama, Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945, yang berisi ketetapan KNIP yang diubah menjadi lembaga Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, yang berisi mengenai pembentukan partai-partai politik di Indonesia. Ketiga, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, yang berisi mengenai perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari sistem presidensial ke sistem demokrasi sistem demokrasi parlementer, kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat. Karena pemerintahan bersifat parlementer, Presiden Soekarno perlu membentuk suatu kabinet lagi. Namun sayangnya, kabinet-kabinet tersebut tidak ada yang bertahan lama. Ini terjadi karena pada saat itu, masih ada banyak tantangan bagi pemerintah Indonesia, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Salah satunya adalah karena Belanda ingin balik berkuasa lagi di pemerintahan pada masa RISKonflik antara Indonesia dan Belanda yang sempat mencuat pasca kemerdekaan membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB turun tangan dengan diadakannya Konferensi Meja Bundar KMB di Den Haag, Belanda, pada tanggal 23 Agustus-2 November 1949. Hasil perjanjian KMB ini salah satunya adalah kembalinya kedaulatan Indonesia seutuhnya setelah Belanda berusaha untuk menguasai Indonesia lagi. KMB juga menjadi babak baru sistem pemerintahan Juga Natsir Politisi Teladan dan Menteri Berkemeja Tambal Logo Republik Indonesia Serikat. Foto Commons Wikimedia Saat itu Indonesia menjadi salah satu negara federasi yang secara langsung memiliki hubungan dengan Kerajaan Belanda. Makanya, Indonesia juga menggunakan nama baru, yaitu Republik Indonesia Serikat RIS. Sistem kepemimpinan dan pemerintahannya juga jadi berubah. Indonesia terbagi menjadi beberapa negara bagian seperti Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Sumatera Selatan. Setiap negara bagian tersebut memiliki pimpinannya tidak berlangsung lama, hanya sanggup bertahan selama satu tahun saja. Banyak negara bagian yang merasa tidak puas dengan sistem negara bagian. Mereka kemudian mengusulkan agar pemerintahan dikembalikan menjadi republik lagi, bukan pada tanggal 15 Agustus 1950, usulan mereka ini diterima oleh Presiden RIS Soekarno. Indonesia akhirnya kembali menjadi negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan penandatanganan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 UUDS 1950 sebagai pengganti UUD Demokrasi LiberalIndonesia menerapkan demokrasi parlementer dengan mencontoh sistem parlementer Barat setelah RIS dibubarkan. Masa ini kemudian disebut sebagai Masa Demokrasi Liberal, yang secara otomatis bentuk negara serikat berubah menjadi negara kesatuan yang berlandaskan UUDS 1950. Dengan berlakuknya konstitusi ini, akhirnya Indonesia dijalankan oleh suatu dewan menteri atau kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri yang bertanggung jawab pada parlemen atau masa ini Indonesia menganut sistem multipartai. Ada banyak partai politik dengan beragam ideologi dan tujuan politik. Tapi saking banyaknya partai pada masa tersebut akhirnya menciptakan dampak buruk bagi demokrasi kita. Karena kehidupan politik dan pemerintahan Indonesia pada waktu itu jadi tidak stabil gara-gara sering gonta-ganti kabinet megalami tujuh kali pergantian kabinet selama sembilan tahun. Pergantian kabinet ini akhirnya membuat program-program yang dibuat pemerintah jadi tidak bisa dijalankan dengan Juga Ini Alasan Gus Dur hingga Soekarno Ingin Bubarkan DPRKarena UUDS 1950 dan sistem demokrasi liberal tidak cocok dan tidak sesuai dengan kehidupan politik bangsa Indonesia yang majemuk. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit Presiden mengenai pembubaran Dewan Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945, serta tidak berlakunya UUDS 1950 karena dianggap tidak cocok dengan ketatanegaraan TerpimpinDekrit Presiden 5 Juli 1959 kemudian menjadi penanda awal berlakunya demokrasi terpimpin di Indonesia. Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno kemudian memberikan amanat ke konstituante mengenai pokok-pokok demokrasi Demokrasi terpimpin ini intinya adalah musyawarah untuk mufakat yang diselenggarakan secara gotong royong. Namun, pada saat itu, Partai Komunis Indonesia PKI semakin berkembang melalui ajaran Nasakom. Sampai akhirnya muncul peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau yang sering kita sebut G30S PKI. Simpatisan dan kader Partai Komunis Indonesia. Foto Istimewa Setelah penumpasan komunis di Indonesia berhasil, masa pemerintahan Soekarno dengan Demokrasi Terpimpin pun berakhir. Ini lah kali pertama dalam sejarah politik Indonesia yang menjadikan sistem pemerintahan Indonesia berganti jadi Demokrasi Pancasila yang dipimpin oleh Soeharto. Indonesia pun berlanjut memasuki babak kehidupan selanjutnya di masa Orde Juga Untold Story Cerita Anak Aidit Setelah Ayahnya "Dijemput" pada Malam 30 September 1965Menjamurnya Partai Politik Setelah KemerdekaanSetelah Proklamasi Kemerdekaan, kesempatan untuk mendirikan partai politik dibuka seluas-luasnya. Maklumat X yang dikemukakan oleh Mohammad Hatta pada 3 November 1945 menandai awal tumbuhnya partai politik di Indonesia pasca kemerdekaan. Selanjutnya, pada Pemilihan Umum tahun 1955, empat partai politik besar Indonesia muncul dan menjadi peserta tersebut terdiri atas Partai Masyumi, Partai Nasional Indonesia PNI, NU, dan Partai Komunis Indonesia PKI. Periode 1950 hingga 1959 merupakan titik kejayaan sistem multi partai di Indonesia. Akan tetapi, sistem multi partai ternyata tidak berdampak baik terhadap berjalannya kabinet dan seringkali menghambat perkembangan negara. Pada akhirnya, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit untuk mengakhiri masa parlementer di Indonesia pada 5 Juli 1959. Sejarah partai politik di Indonesia. Foto Istimewa Setelah peristiwa Gerakan 30 September, PKI disebut sebagai partai terlarang karena dianggap mencoba menyetir pemerintah. Maka dari itu, Soeharto kemudian menumpas PKI bersama dengan kroni-kroninya. Pada masa Orde Baru, partai politik diberikan keleluasaan untuk bergerak lebih bebas. Hal ini ditunjukkan pada pelaksanaan pemilu tahun 1971 yang diikuti oleh sepuluh partai. Partai Golongan Karya memenangkan perolehan suara terbanyak dengan jumlah suara atau 62,82 tahun 1973, Presiden Soeharto memerintah untuk pelaksanaan penyederhanaan partai dengan cara menggabungkan atau fusi beberapa partai menjadi satu. Partai politik pada saat itu dibagi menjadi tiga yaitu dua parpol dan satu yang berideologi Islam bersatu menjadi Partai Persatuan Pembangunan PPP, partai beraliran nasionalis dan parpol non-Islam bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia PDI, dan satu golongan yaitu Golongan Karya Golkar yang menjadi tulang punggung penguasa Indonesia pada rezim yang dipimpin oleh Soeharto di Orde Baru. Presiden Soeharto saat melakukan pencoblosan sekitar tahun 70an. Foto Istimewa Partai Golkar terus mendominasi dunia perpolitikan Indonesia selama Orde Baru. Hingga akhirnya pada tahun 1998 ketika Soeharto lengser, masyarakat Indonesia menuntut adanya perubahan dalam dinamika kehidupan politik Indonesia agar lebih demokratis. Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie kemudian mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Partai Politik. UU tersebut mengundang berdirinya partai-partai politik baru di saat itu, 48 parpol dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilu 1999. Di tahun 2004, terdapat 24 parpol yang mengikuti pemilu tahun itu. Pemilu 2009 diikuti oleh 38 partai politik. Pemilu 2014 diikuti oleh 15 parpol sedangkan Pemilu 2019 diikuti oleh 20 parpol. Hal ini menunjukkan eksistensi dan partisipasi masyarakat dalam partai politik sebagai aktor dalam panggung perpolitikan Indonesia. . 362 373 127 237 96 212 386 379

demokrasi menghendaki pergantian penguasa dengan cara